Delapan Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis Global 2013

30102012152838

Langkah ini dinilai penting karena hingga menjelang akhir tahun ini, turbulensi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan delapan langkah untuk mengantisipasi berlanjutnya ketidakpastian global pada 2013.

Langkah ini dinilai penting karena hingga menjelang akhir tahun ini, turbulensi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

“Dana talangan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk transaksi moneter belum menyelesaikan masalah mendasar dan tidak menyentuh akar krisis. Pada saat yang sama, katanya, Amerika Serikat (AS) menghadapi pengetatan fiskal pada awal tahun depan,” kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Menkeu dalam acara International Seminar on Financial Stability di Nusa Dua, Bali, Rabu, Kamis (6/12).

Menkeu mengatakan, Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global dinilai rentan terhadap penurunan ekonomi dunia melalui saluran perdagangan, volatilitas harga komoditas, aset keuangan, dan investasi langsung asing.

Namun Menkeu mengaku telah belajar dari krisis pada 1998 dan 2008 tentang bagaimana menavigasi ekonomi dari krisis dengan mengatur Sistem Peringatan Dini (EWS) dan juga menerapkan Crisis Management Protocol (CMP).

“Untuk itu kami berencana untuk mengantisipasi risiko meningkatnya ketidakpastian global pada tahun 2013 dengan sejumlah langkah,” kata dia.

Delapan langkah tersebut antara lain;

1) Fokus pada investasi dan konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menggantikan perlambatan dalam kegiatan perdagangan.

2) Meningkatkan alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Dalam anggaran pemerintah 2013, alokasi untuk belanja modal mencapai Rp216 triliun atau meningkat 28,04 persen dari tahun sebelumnya.

3) Membangun fleksibilitas dalam UU APBN 2013 untuk Mitigasi Krisis sehingga Parlemen harus menyetujui langkah-langkah tambahan anggaran dalam 24 jam ke depan dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. Selain itu ada alokasi anggaran Rp5,5 triliun untuk mengakomodasi risiko dari variabel makro ekonomi dan volatilitas harga pangan.

4) Lebih meningkatkan mekanisme penyerapan anggaran melalui debottlenecking proses dari perencanaan hingga realisasi. Pemerintah telah menugaskan Tim Evaluasi Dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk mempercepat proses pengeluaran pemerintah.

5) Kementerian Keuangan, Bank Sentral (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lemabaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

6) Mengintegrasikan analisis Sistem Peringatan Dini (EWS) di FKSSK untuk melengkapi CMP baik di tingkat nasional dan lembaga untuk mitigasi dampak krisis.

7) Memperpanjang Kerangka Stabilisasi Obligasi (BSF) pada tahun 2013. Ini adalah untuk mengkoordinasikan BUMN sebagai stand by buyer obligasi pemerintah.

8) Secara aktif mengamankan lini pertahanan kedua Neraca Pembayaran. Lini pertama adalah fasilitas dana pinjaman US$ 5 miliar dari Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB), Pemerintah Australia dan Jepang. Sedangkan lini kedua terdiri dari dana pinjaman di Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), Republik Rakyat Cina (termasuk Hong Kong), Jepang, dan Korea Selatan senilai US$ 120 miliar dan diluncurkan pada tanggal 24 Maret 2010. Jumlah ini telah diperluas hingga US$ 240 miliar pada 2012.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan pihaknya mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada, terutama pada protokol antikrisis untuk berkomunikasi antara instansi terkait di Indonesia dan untuk aksi kolektif pada pencegahan, deteksi, dan mitigasi dari krisis.

“Dengan melakukan mekanisme ini, kita meningkatkan efektivitas manajemen krisis terhadap adanya kemungkinan terjadinya krisis,” katanya.

Menkeu juga menyatakan tidak ada negara yang kebal dari krisis global pada saat ini dan tidak ada negara yang bisa menangani krisis secara mandiri. Oleh karenanya, dia menyatakan perlu mempererat kerjasama dengan mengintensifkan komunikasi menentukan arah ekonomi ke depan.

“Dengan latar belakang ini, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dengan dukungan dari ADB  mengadakan seminar ini. Saya yakin seminar ini memfasilitasi diskusi mendalam dan merangsang pertukaran pengetahuan untuk memperkuat kolektivitas dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menjelaskan pertemuan ini pertama kalinya FKSSK duduk bersama-sama sekaligus mengundang banyak pihak internasional untuk membahas berbagai isu finansial terkini yang akan berguna sebagai masukan dalam pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU-JPSK).

Darmin mengatakan langkah antisipasi krisis telah dilakukan oleh berbagai negara semenjak terjadi krisis pada 2007-2008 lalu. Namun setiap negara menurutnya memiliki cara-cara yang berbeda dalam membuat sistem untuk mengantisipasi krisis seperti antara Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang berbeda dalam antisipasinya.

“Ini akan didengarkan dan coba petik yang bagus dan paling cocok untuk kita, sehingga itu mudah-mudahan bisa dibawa dalam rangka mengesahkan dann mendiskusikan UU JPSK. ini tujuan utama seminar internasional ini,” tuturnya.

Penulis: ID/ Wahyu Sudoyo/ Whisnu Bagus
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s